Kondisi yang sangat memprihatinkan bagi Indonesia saat ini, pembangunan kehilangan maknanya ketika biaya sosial ditanggung masyarakat, kerusakan lingkungan diwariskan kepada generasi mendatang, sementara manfaat ekonomi berisiko terkonsentrasi pada kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan, bahkan dunia Internasional mulai menyoroti lebih serius kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Ada sesuatu yang keliru ketika rakyat diminta berhemat, tetapi penggunaan anggaran publik terus dipertanyakan efektivitasnya; ketika pembangunan dijanjikan sebagai jalan menuju kesejahteraan, tetapi hutan alam justru menyusut dengan berbagai cara dari pembalakan liar, bahkan tidak sedikit yang legal sekalipun, hingga banyak yang dibakar. Pemerintah kerap kali berbicara tentang kepentingan nasional, namun masyarakat masih harus bertanya siapa yang paling menikmati hasil pembangunan. Alih-alih membangun infrastruktur yang mengubungkan antar daerah dengan jalan nasional serta perbaikan fasilitas umum, anggaran justru digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan jalan yang bersifat komersil, membangun IKN yang entah dimana rimbanya sekarang, program-program dengan potensi korupsi yang tinggi disertai pengawasan dan transparansi yang rendah, hingga alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan sawit dan tebu yang tujuannya lebih terlihat jelas untuk membangun legasi politik dan menguntungkan oliarki ketimbang menyejahterakan rakyat. Anggaran Negara Bukan Milik Elite Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk memenuhi mandat konstitusi: melindungi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial. Karena itu, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semestinya diukur hanya dari tingkat penyerapan, jumlah proyek atau besarnya investasi yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apakah pendidikan semakin berkualitas? Apakah layanan kesehatan semakin mudah dijangkau? Apakah lapangan kerja yang layak bertambah? Apakah beban hidup rumah tangga menjadi lebih ringan? Kebijakan efisiensi pun harus diuji dengan ukuran yang sama. Penghematan dapat dibenarkan jika mengurangi pemborosan dan memperbaiki pelayanan. Namun, efisiensi kehilangan maknanya apabila pemangkasan justru mengurangi kualitas layanan dasar, sementara belanja operasional, kegiatan seremonial, atau program yang manfaatnya tidak terukur tetap berjalan tanpa evaluasi memadai. Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Sebaliknya, anggaran yang disebut efisien juga belum tentu berpihak kepada rakyat. Transparansi, ketepatan sasaran, dan hasil nyata harus menjadi ukuran utama. Uang publik bukan sumber daya yang dapat dikelola tanpa pertanggung jawaban. Setiap rupiah memiliki biaya kesempatan: ketika digunakan untuk program yang tidak efektif, ada kebutuhan masyarakat lain yang mungkin kehilangan kesempatan untuk dipenuhi. Kekuasaan yang Terlalu Dekat dengan Pemodal Kekhawatiran mengenai oligarki bukan muncul dari ruang kosong. Penelitian Iqbal Damanik, dkk,. yang diterbitkan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 2025 dengan judul “Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy” mengkaji hubungan antara politik dan bisnis di Indonesia. Berdasarkan profil perusahaan, studi tersebut menemukan bahwa 45% anggota parlemen dan 65% anggota kabinet pada periode 2019–2024 memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan. Para peneliti menilai meluasnya hubungan politik-bisnis dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menggeser pembuatan kebijakan ke arah kepentingan bisnis. Angka tersebut tidak berarti setiap pejabat yang memiliki hubungan bisnis otomatis melakukan korupsi. Namun, temuan itu memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan, terutama ketika keputusan pemerintah menyangkut perizinan, pengadaan, sumber daya alam, konsesi, dan pembagian manfaat ekonomi. Masalah muncul ketika akses terhadap kekuasaan dan modal menjadi penentu utama siapa yang didengar dalam proses pembuatan kebijakan. Pelaku usaha tentu memiliki hak untuk menyampaikan kepentingannya. Akan tetapi, kepentingan bisnis jangan sampai memperoleh keistimewaan yang mengalahkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, pelayanan publik yang layak, dan kesempatan ekonomi yang adil. Negara tidak boleh berubah menjadi perantara kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah harus berdiri sebagai pengelola mandat publik, bukan sekadar fasilitator bagi mereka yang paling kuat secara finansial maupun politik. Ironisnya, jika kritik dilayangkan pada pemerintah maka narasi yang muncul adalah sikap antipati, bahkan merespon dengan cara yang sangat reaktif, menuding makar, tidak nasionalis, antek asing, teror, dan sebagainya saking gagapnya menjawab kritik rakyat yang sejatinya ditujukan pada kekuasaan, bukan pada Negara. Hutan yang hilang dan Bencana yang Diwariskan Kontradiksi pembangunan juga terlihat pada persoalan lingkungan. Auriga Nusantara melaporkan bahwa deforestasi Indonesia pada 2025 mencapai 433.751 hektare (ha), meningkat 66% dibandingkan 261.575 ha pada tahun 2024. Angka itu merupakan hasil pemantauan organisasi tersebut menggunakan citra satelit, pemeriksaan visual, dan verifikasi lapangan. [Baca laporan Status Deforestasi Indonesia 2025](https://auriga.or.id/press_release/detail/65/status-deforestasi-indonesia-2025). Temuan ini semestinya menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Hilangnya hutan alam bukan hanya persoalan pepohonan yang ditebang. Dampaknya dapat menjalar ke keanekaragaman hayati, tata air, risiko banjir dan longsor, penghidupan masyarakat sekitar hutan, bank oksigen, serta ketahanan menghadapi perubahan iklim. Pada saat yang sama, berbagai agenda swasembada pangan, energi, pertambangan, dan pengembangan komoditas membutuhkan pengawasan lingkungan yang ketat. Setiap proyek harus dinilai berdasarkan lokasi, dampak, kepatuhan, dan manfaatnya. Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh deforestasi disebabkan satu program atau satu pemerintahan; tetapi juga tidak dapat dibenarkan jika ambisi pembangunan membuat risiko ekologis diperlakukan sebagai biaya sampingan yang dapat diabaikan. Pembangunan yang merusak fondasi ekologisnya sendiri bukanlah keberhasilan yang utuh. Keuntungan ekonomi yang dinikmati hari ini dapat berubah menjadi biaya kesehatan, bencana, kehilangan mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan yang harus dibayar masyarakat bertahun-tahun kemudian. Pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya berapa nilai investasi yang berhasil masuk, melainkan juga berapa besar biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang harus menanggung kerugiannya. Korupsi, akuntabilitas, dan kepercayaan yang terkikis Korupsi bukan sekadar tindak pidana yang menghilangkan uang negara. Korupsi merusak keadilan karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama dapat beralih menjadi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ia juga merusak kepercayaan karena masyarakat kehilangan keyakinan bahwa aturan berlaku secara setara. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan tegas atau operasi penindakan yang sesekali menjadi perhatian publik. Yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang konsisten, independen, transparan, dan tidak tunduk pada kedudukan politik maupun kekuatan ekonomi seseorang. Pencegahan juga harus dimulai dari hulu: keterbukaan kepemilikan perusahaan, deklarasi konflik kepentingan pejabat, transparansi pengadaan, pengawasan perizinan, perlindungan pelapor, dan evaluasi independen terhadap program pemerintah. Kritik terhadap kebijakan tidak boleh otomatis dianggap sebagai permusuhan terhadap negara. Dalam demokrasi, kritik justru merupakan mekanisme untuk menguji apakah kekuasaan masih bekerja sesuai mandatnya. Pemerintah yang sehat tidak hanya mampu menjelaskan keberhasilan, tetapi juga bersedia membuka data, mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan menerima pengawasan. Ketika pertanggungjawaban melemah, masyarakat dapat mulai melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat jauh dari kebutuhan mereka. Pada tahap itu, persoalannya tidak lagi hanya tentang uang atau proyek, melainkan tentang legitimasi dan kepercayaan. IHSG Ambruk Cerminan Kepercayaan Internasional Terhadap Indonesia Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 16 Oktober 2026 bukan sekadar kabar buruk bagi investor, melainkan peringatan keras tentang rapuhnya kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. IHSG anjlok -11,57% ke level 5.185,11, sementara kinerjanya secara year-to-date (YTD). Di tengah tekanan tersebut, ancaman Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market mempertegas urgensi pembenahan. Pemerintah tidak boleh mereduksi persoalan ini menjadi kepanikan investor atau gejolak pasar global. Ketika transparansi dan integritas pasar dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya nilai investasi, melainkan juga kredibilitas institusi negara dalam melindungi kepentingan publik. Sorotan MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham, kejelasan porsi saham publik (free float), dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi harus dijawab dengan tindakan terukur. OJK dan Bursa Efek Indonesia harus membuka data kepemilikan saham secara lebih transparan, memperketat verifikasi pemegang saham pengendali dan pemilik manfaat akhir (beneficial ownership), serta mengaudit emiten dengan indikasi ketidaksesuaian antara kepemilikan dan saham yang diklaim tersedia bagi publik. Reformasi transparansi harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. OJK, BEI, serta aparat penegak hukum perlu membentuk mekanisme koordinasi investigasi terhadap dugaan manipulasi harga, transaksi semu, perdagangan orang dalam (insider trading), dan konflik kepentingan. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan pelapor dan memastikan tidak ada intervensi politik maupun kepentingan bisnis yang menghambat penyelidikan. Reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat atau penerbitan aturan baru; hasilnya harus terlihat dari penindakan yang adil dan dapat diuji publik. Pembangunan untuk siapa? Indonesia tidak kekurangan slogan tentang kemajuan, kemandirian, efisiensi, maupun kesejahteraan. Tantangannya adalah memastikan semua agenda tersebut dapat diuji melalui hasil yang terukur dan manfaat yang adil. Jika suatu kebijakan menguntungkan dunia usaha, pemerintah tetap harus memastikan manfaatnya tidak berhenti pada pemilik modal. Jika proyek menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan harus diperhitungkan. Jika efisiensi diklaim berhasil, wujudnya harus terlihat pada pelayanan yang lebih baik dan penggunaan uang publik yang lebih bertanggung jawab. Untuk itu, setidaknya ada empat hal yang tidak dapat ditawar: keterbukaan anggaran dan hasil program; pengawasan independen terhadap konflik kepentingan; penegakan hukum tanpa standar ganda; serta perlindungan lingkungan yang tidak dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang tidak pernah dikritik, melainkan kebijakan yang dapat diuji, dibuktikan manfaatnya, dan dikoreksi ketika merugikan masyarakat. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan seberapa dekat pemerintah dengan pemilik modal, seberapa banyak proyek yang diluncurkan, atau seberapa megah narasi pembangunan disampaikan. Ukurannya adalah apakah kehidupan rakyat membaik, apakah sumber daya alam tetap terjaga, apakah hukum berlaku adil, dan apakah uang publik digunakan untuk kepentingan publik. Ketika manfaat pembangunan terkonsentrasi pada segelintir pihak sementara kerugian tersebar ke seluruh masyarakat, pertanyaan tentang oligarki tidak bisa disingkirkan begitu saja. Ia harus dijawab dengan data, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Sebab, dari alokasi anggaran dan kebijakan politik yang serampangan tidak hanya merusak alam, tapi juga merusak dukungan dan kepercayaan rakyat. Karena yang terbakar bukan hanya hutan, melainkan ekonomi rakyat, dan harapan hidup yang lebih baik. Oleh: Fahmi Hamdi Muhammad Iqbal