Jakarta, 16 Oktober 2026- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kritik keras terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Kebakaran yang terus berulang tidak dapat lagi dipandang sebagai bencana musiman semata, melainkan persoalan serius dalam tata kelola lingkungan hidup yang menuntut tanggung jawab dan langkah konkret negara. Di tengah meluasnya persoalan karhutla, pemberitaan mengenai pengamatan satelit NASA yang menunjukkan tingginya konsentrasi karbon monoksida di atmosfer wilayah Indonesia semakin memperkuat urgensi pengendalian pencemaran udara. Meskipun diperlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan sumber emisi dan tingkat paparannya terhadap masyarakat, kondisi ini menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi yang melampaui wilayah terjadinya kebakaran. DPP Muda Indonesia menilai bahwa persoalan karhutla tidak dapat terus-menerus dijelaskan melalui fenomena El Niño, kemarau panjang, maupun perubahan iklim. Faktor alam memang memperbesar kerentanan, tetapi aktivitas manusia, perubahan penggunaan lahan, kerusakan ekosistem gambut, dan lemahnya pengawasan merupakan persoalan mendasar yang harus ditangani secara serius. Selama ini, respons pemerintah cenderung lebih menonjolkan upaya pemadaman, pengerahan personel, dan penanganan darurat ketika kebakaran telah meluas. Langkah tersebut memang diperlukan untuk mengurangi dampak, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Negara seharusnya hadir jauh sebelum api muncul, melalui pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem yang konsisten. Lebih jauh, kebakaran hutan dan lahan juga harus dilihat dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan tata kelola penguasaan lahan. Praktik pembukaan lahan melalui pembakaran, apabila terbukti dilakukan secara terorganisasi demi keuntungan ekonomi, merupakan bentuk pengabaian terhadap keselamatan publik dan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi harus mampu menjangkau pihak yang merencanakan, membiayai, maupun memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Atas kondisi tersebut, DPP Muda Indonesia menyatakan sikap: 1. Mendesak Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian karhutla nasional. Evaluasi harus diarahkan pada efektivitas pencegahan, pengawasan wilayah rawan kebakaran, koordinasi antarlembaga, dan penggunaan anggaran. Pemerintah harus mengubah orientasi kebijakan dari sekadar penanggulangan darurat menuju pencegahan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. 2. Menuntut penegakan hukum secara tegas, transparan, dan tanpa tebang pilih. Aparat penegak hukum harus mengusut seluruh dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi, pemodal, maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari kebakaran. Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan dan pembayaran ganti kerugian berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. 3. Mendesak audit lingkungan dan evaluasi perizinan pada kawasan rawan karhutla. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap aktivitas usaha dan konsesi yang berada pada wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran tinggi, khususnya kawasan gambut. Pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan, pembangunan kanal, dan pengelolaan tata air harus diperkuat untuk mencegah kerusakan ekologis yang berulang. 4. Menuntut penguatan sistem pencegahan dan perlindungan masyarakat di tingkat daerah dan desa. Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin tersedianya anggaran pencegahan, sistem peringatan dini, sarana pengendalian kebakaran, serta pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar. Pelibatan masyarakat harus disertai dukungan yang nyata, bukan menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menanggung sendiri risiko akibat lemahnya tata kelola lingkungan. 5. Mendesak pemerintah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah harus memperkuat pemantauan kualitas udara, menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap, dan memastikan perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak, perempuan hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan. Informasi mengenai kualitas udara, luas kebakaran, dan perkembangan penanganan karhutla harus tersedia secara terbuka dan dapat diakses publik. 6. Menuntut transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah atas capaian pengendalian karhutla. Keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya diukur dari jumlah personel yang dikerahkan, luas kebakaran yang dipadamkan, maupun banyaknya operasi penanggulangan. Pemerintah harus menetapkan indikator yang dapat diuji publik, termasuk penurunan kejadian kebakaran, efektivitas pencegahan, pemulihan ekosistem, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan. DPP Muda Indonesia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi, investasi, dan ekspansi kegiatan produksi tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan ekologis. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya hanya akan memindahkan keuntungan kepada sebagian pihak, sementara kerugian sosial, kesehatan, dan ekologis ditanggung masyarakat luas. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban negara yang harus dijalankan secara nyata. Krisis karhutla 2026 harus menjadi momentum pembenahan mendasar terhadap tata kelola hutan dan lahan Indonesia. Negara tidak boleh terus terjebak dalam siklus kebakaran, pemadaman, pemulihan sementara, kemudian kembali menghadapi bencana yang sama pada musim berikutnya. DPP Muda Indonesia menegaskan bahwa negara tidak cukup hanya hadir ketika api membesar. Negara harus mampu memastikan bahwa kebakaran dapat dicegah, pelaku perusakan lingkungan dimintai pertanggungjawaban, dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat benar-benar terlindungi. Hutan bukan sekadar ruang produksi ekonomi, melainkan penyangga kehidupan yang keberlanjutannya tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan. DEWAN PIMPINAN PUSAT MUDA INDONESIA