JAKARTA, 18 Oktober 2026 — Ketua Departemen Sosial dan Lingkungan Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI), I Kadek Ria Febri Yana, menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang 2026. Ia mendesak pemerintah memperkuat penanganan, mengevaluasi penetapan status bencana nasional, serta menjamin penegakan hukum dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Menurut Kadek, kebakaran hutan dan lahan tidak dapat terus dipandang sebagai persoalan musiman yang semata-mata disebabkan oleh kemarau panjang. Kejadian yang berulang perlu dilihat melalui persoalan perubahan bentang alam, penguasaan dan penggunaan lahan, kerusakan ekosistem gambut, kepentingan ekonomi, serta efektivitas pengawasan pemerintah. “Setiap tahun kita menyaksikan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat terpapar asap, dan negara kembali mengerahkan sumber daya untuk memadamkan api. Persoalannya, sampai kapan kita hanya sibuk menangani akibat tanpa menyelesaikan kondisi yang memungkinkan kebakaran terus berulang?” ujar Kadek. PP KMHDI Telah Menyusun Kajian Sejak Agustus Kadek mengungkapkan bahwa Departemen Sosial dan Lingkungan PP KMHDI telah menyusun kajian pada Agustus 2026 bertajuk Bara Api di Bumi Borneo: Dari Sejarah Transformasi Lanskap, Kebijakan Negara, hingga Kebakaran Hutan dan Lahan 2026. Kajian tersebut menelusuri sejarah perubahan bentang alam Kalimantan, kebakaran besar pada masa lalu, perubahan penggunaan dan penguasaan lahan, kondisi hidrologis gambut, aktivitas ekonomi, serta perkembangan kebijakan pengendalian kebakaran. Salah satu kesimpulan kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai instrumen regulasi, tetapi keberulangan kebakaran memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan kebijakan dan perubahan kondisi ekologis di lapangan. “Sejak Agustus, kami telah menempatkan kebakaran hutan dan lahan sebagai persoalan struktural. Pemerintah tidak cukup hanya berbicara tentang cuaca, titik panas, atau operasi pemadaman. Negara harus mengevaluasi bagaimana ruang dikelola, bagaimana izin diberikan, dan bagaimana kewajiban pencegahan dijalankan,” jelasnya. Menurutnya, kajian tersebut menjadi dasar untuk terus mendorong pemerintah mengubah orientasi pengendalian kebakaran dari respons darurat menuju pencegahan yang lebih terukur. Desak Pengusutan Kepentingan Ekonomi di Balik Kebakaran Kadek turut menyoroti hubungan antara kebakaran hutan dan lahan dengan kepentingan ekonomi dalam penguasaan sumber daya alam. Ia merujuk temuan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau pada Agustus 2026 yang melaporkan sekitar 583 hektare area bekas terbakar di lima wilayah konsesi korporasi berdasarkan analisis citra satelit dan pemeriksaan lapangan. Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memeriksa kepatuhan pemegang izin, pelaksanaan kewajiban pencegahan, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Meski kebakaran di wilayah konsesi tidak secara otomatis membuktikan kesengajaan perusahaan, Kadek menilai penyelidikan harus menjangkau seluruh pihak yang berdasarkan bukti memiliki tanggung jawab atas terjadinya kebakaran. “Jangan sampai penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang ditemukan menyalakan api, sementara pihak yang membiayai, memerintahkan, mengendalikan, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran ilegal justru tidak tersentuh,” tegasnya. Ia juga meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan dan pengaruh jaringan ekonomi-politik dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan. “Pemerintah harus menjamin tidak ada oligarki yang kebal hukum. Apabila terbukti terdapat pemilik modal, pengendali korporasi, maupun aktor politik yang terlibat dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, seluruhnya harus diproses tanpa pengecualian. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi perlindungan dari pertanggungjawaban hukum,” katanya. Kadek menekankan pentingnya keterbukaan hasil audit konsesi, penelusuran pemilik manfaat akhir perusahaan, perkembangan penegakan hukum, serta pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan. Pertanyakan Penetapan Status Bencana Nasional Selain persoalan tata kelola dan penegakan hukum, Kadek meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai penilaian status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang 2026. Ia menilai luasnya sebaran kejadian dan dampak terhadap masyarakat perlu dinilai secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan kemampuan operasi pemadaman. “Jika pemerintah menyatakan masih mampu menangani kebakaran hutan dan lahan, masyarakat berhak mengetahui ukuran kemampuan tersebut. Apakah hanya berdasarkan jumlah personel dan peralatan yang dikerahkan, atau juga berdasarkan kondisi kesehatan masyarakat, kerusakan ekologis, serta kemampuan pemulihan wilayah terdampak?” ujarnya. Kadek mendesak pemerintah melakukan penilaian nasional yang transparan berdasarkan indikator dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. “Pemerintah perlu segera menetapkan status bencana nasional apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa persyaratannya terpenuhi. Apabila pemerintah memutuskan sebaliknya, dasar penilaian dan data yang digunakan harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya. Menurutnya, penilaian status bencana nasional perlu dikaitkan dengan kebutuhan penguatan koordinasi, pengerahan sumber daya, perlindungan kesehatan masyarakat, dan percepatan pemulihan lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan penanganan maksimal tanpa harus menunggu penetapan status bencana nasional. Presiden Harus Menjamin Kepastian Pemulihan Pascakebakaran Kadek menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemerintah harus memberikan kepastian mengenai pemulihan lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak. Menurutnya, perhatian publik selama ini cenderung terpusat pada operasi pemadaman dan penanganan darurat. Padahal, dampak kebakaran dapat berlangsung jauh lebih lama, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan akibat paparan asap, hingga terganggunya aktivitas pendidikan dan sumber penghidupan masyarakat. “Pemerintah tidak boleh menganggap persoalan selesai hanya karena api telah padam. Masyarakat membutuhkan kepastian tentang siapa yang bertanggung jawab memulihkan lingkungan, bagaimana kesehatan korban ditangani, serta bagaimana kerugian sosial dan ekonomi yang mereka alami dapat dipulihkan,” ujar Kadek. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya kebijakan pemulihan pascakebakaran yang terencana, memiliki alokasi anggaran yang jelas, serta dapat diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat. Pemulihan tersebut harus mencakup rehabilitasi kawasan terdampak, pemulihan fungsi hidrologis gambut, pemantauan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta dukungan bagi warga yang mengalami gangguan sumber penghidupan. Selain itu, pemerintah perlu membuka data mengenai luas wilayah yang mengalami kerusakan, status penguasaan lahan, hasil pemeriksaan terhadap pemegang izin, dan perkembangan pelaksanaan kewajiban pemulihan oleh pihak yang terbukti bertanggung jawab. “Jangan sampai biaya pemulihan kerusakan lingkungan justru sepenuhnya dibebankan kepada negara dan masyarakat, sementara pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan tidak menjalankan kewajibannya. Pemerintah harus memastikan prinsip bahwa pihak yang mencemari atau merusak lingkungan bertanggung jawab atas pemulihannya benar-benar ditegakkan,” tegasnya. Kadek juga menekankan bahwa pemulihan pascakebakaran harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pencegahan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran, pengawasan wilayah rawan, perlindungan ekosistem gambut, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sebelum memasuki musim kemarau berikutnya. Ia meminta pemerintah menetapkan target pemulihan yang terukur dan menyampaikan perkembangannya secara berkala kepada publik. Dengan demikian, keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dinilai dari luas wilayah yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan kerusakan dan menurunkan risiko kebakaran berulang. “Presiden Prabowo Subianto harus memastikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti pada pengerahan bantuan dan operasi pemadaman. Negara harus hadir memberikan kepastian pemulihan setelah bencana, menjamin perlindungan masyarakat terdampak, serta memastikan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab menjalankan kewajiban hukumnya,” katanya. Menurut Kadek, tuntutan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar seberapa cepat api dipadamkan, melainkan seberapa jauh negara mampu memulihkan kehidupan masyarakat, mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak, dan memastikan bencana serupa tidak terus berulang. Presiden harus menjamin bahwa setelah api padam, tanggung jawab negara tidak ikut padam,” tutup Kadek.